TAHAP RATIFIKASI

TAHAP RATIFIKASI ATAU PENGESAHAAN

Maksudnya naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan ditanda tangani oleh para wakil Negara-negara peserta kemudian diserahkan kembali ke masing-masing pemerintah negaranya. Keputusan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah masing-masing Negara peserta. Apakah naskah perjanjian itu disahkan atau tidak.

Contoh praktiknya yaitu pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat Negara dengan Negara lain. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahaan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Contohnya UU No 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Namun, sebelum adanya undang-undang tersebut , kewenangan untuk membuat internasional tertuang dalam pasal 11 UUD 1945 “ Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR “. Lalu pengaturan tentang perjanjian internasional dijabarkan dalam bentuk surat Presiden No. 2826/Hk/1960, tanggal 22 Agustus 1960, yang dipakai bertahun-tahun. Karena ada penyimpangan pelaksanaan sehingga dengan UU No. 24 tahun 2000.

Terbagi menjadi empat kategori pengesahan perjanjian internasional :

1. Ratifikasi : Apabila Negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian itu.

2. Aksesi : Apabila Negara yang akan mengesahkan perjanjian  tidak turut menandatangani naskah perjanjian.

3. Penerimaan : Pernyataan menerima dari Negara-negara pihak pada suatu perjanjian atas perubahan perjanjian tersebut.

4. Selain itu ada juga perjanjian-perjanjian internasional yang sifatnya selfexecuting ( langsung berlaku pada saat penandatanganan ).

Pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah dilakukan sepanjang dipersyaratan oleh perjanjianinternasional tersebut. Pengesahan suatu perjanjian dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian tersebut dapat berlaku setelah terpenuhinya prosedur pengesahaan yang di atur dalam UU.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan dengan UU memerlukan persetujuan DPR. Dan pengesahan dengan keputusan presiden hanya perlu pemberitahuan ke DPR.

DPR dapat membatalkan perjanjian tersebut apabila dipandang merugikan kepentingan nasional. Sesuai dengan ketentuan UU No 24 tahun 2000.